JAKARTA - Tingkat kepuasan masyarakat (approval rating) terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat mengalami penurunan signifikan hingga menyentuh angka 51,1 persen pada Juli 2026. Berdasarkan hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), kemerosotan dukungan publik ini mayoritas dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional setelah Prabowo menjabat selama lebih dari satu setengah tahun.

Tren penurunan tingkat kepuasan publik ini terus berlanjut sejak akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung pada Minggu, memaparkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sempat berada di angka 81,2 persen pada November 2025. Angka tersebut kemudian merosot menjadi 66,4 persen pada periode survei yang dilakukan pada akhir Februari hingga awal Maret 2026.

Deni menjelaskan bahwa faktor utama di balik merosotnya kepuasan publik ini adalah kondisi ekonomi yang dirasa semakin memburuk oleh masyarakat. "Persepsi publik mengenai ekonomi nasional yang memburuk merupakan faktor utama di balik penurunan kepuasan terhadap kinerjanya," ungkap Deni menjelaskan temuan tersebut.

Data survei menunjukkan, hampir separuh responden, yakni sebanyak 49,4 persen, menilai kondisi ekonomi saat ini "buruk" atau "sangat buruk". Hanya 15,7 persen masyarakat yang merasa ekonomi berjalan baik, angka ini merosot tajam dari 40 persen pada bulan November lalu. Deni menambahkan, hasil survei ini sejalan dengan pandangan sejumlah ekonom yang menilai bahwa angka pertumbuhan ekonomi nasional yang positif tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan pada tingkat individu.

Selain sektor ekonomi, ketidakpuasan masyarakat turut merambah ke ranah stabilitas politik dan penegakan hukum. Sebanyak 42,8 persen responden menilai penanganan situasi politik saat ini buruk atau sangat buruk, melonjak tajam dari sebelumnya 23 persen pada November tahun lalu. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja politik pemerintah anjlok menjadi 13,5 persen dibandingkan 35,8 persen pada periode sebelumnya. Terkait penegakan hukum, 37,6 persen masyarakat menyoroti bahwa kondisinya tergolong buruk atau sangat buruk.

"Ketidakpuasan terhadap situasi politik serta keadaan penegakan hukum juga telah merusak popularitas Prabowo," tambah Deni. Sebagai informasi, survei SMRC ini melibatkan 749 responden yang diwawancarai pada periode 5 hingga 19 Juli 2026, dengan ambang batas kesalahan (margin of error) diperkirakan sebesar 3,7 persen.

Pemerintahan Prabowo Subianto yang resmi berjalan sejak Oktober 2024 ini memang tengah menghadapi berbagai tantangan berat pada tahun ini. Janji kampanye untuk memberantas korupsi dan mendongkrak pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dari 5 persen menjadi 8 persen kini diuji oleh berbagai kendala, seperti tren pelemahan nilai tukar mata uang, lesunya kinerja pasar saham, hingga kekhawatiran publik atas pembengkakan pengeluaran negara dan independensi bank sentral.

Lebih lanjut, salah satu program unggulan kampanye Prabowo, yakni program makan gratis yang diluncurkan pada Januari 2025, juga dilaporkan menghadapi sejumlah masalah pelaksanaan di mana anggarannya telah mengalami pemangkasan sebanyak dua kali. Meskipun telah dilakukan pemotongan anggaran, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada tahun ini diproyeksikan masih akan melebar hingga mencapai 2,85 persen dari total PDB. (Cahya Hafid Abdillah)