SURABAYA - Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi #SurabayaSadar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (22/10/2026).

"Dua tahun pemerintahan seharusnya menjadi waktu bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program-programnya," ujar Dafa selaku tenaga medis yang bergabung bersama aliansi medis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR).

Langkah evaluasi tersebut dipicu oleh dinamika aksi di lapangan yang menyoroti berbagai isu krusial nasional, hingga berujung pada penutupan total arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo serta pengawalan ketat aparat kepolisian di sekitar lokasi.

"Kalau poin utamanya yang pasti sebagian besar pasti bahas tentang kinerjanya Prabowo-Gibran selama dua tahun ini. Kemudian masih banyak turunan-turunannya, dari ketidakpenetapannya bencana nasional di Karhutla, kemudian ekonomi yang semakin memburuk," tutur Dafa.

Baca Juga :   Mahasiswa Gugat Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Lewat Lima Tuntutan

Berikut adalah daftar grand issue dan turunan isu yang menjadi tuntutan dalam aksi #SurabayaSadar:

Grand Issue:

1. Tetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan fokuskan bencana lainnya sebagai prioritas pemerintah.
2. Menuntut pemerintah untuk mengakhiri kelangkaan BBM.
3. Mendesak Prabowo-Gibran untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden.
4. Bangun supremasi sipil.

Turunan Issue:

Baca Juga :   Pimpinan DPR RI Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember

1. Hentikan peran militer.
2. Pemerataan infrastruktur.
3. Membersihkan dan memulihkan nama baik tahanan politik.
4. Naikkan gaji pendidik.
5. Berikan kebebasan hak pers.
6. Hentikan kriminalisasi terhadap kelompok marjinal dan kaum rentan.
7. Mendesak DPR untuk menggunakan hak angket terhadap proker yang tidak tepat sasaran.
8. Jamin keamanan dan penegakan hukum terhadap isu kekerasan seksual.
9. Jamin kepastian sistem kerja yang layak dan hapus kebijakan upah murah.
10. Dorong revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
11. Cabut UU TNI POLRI.
12. Tangkap dan adili penjahat lingkungan.
13. Tolak efisiensi pendanaan penanggulangan bencana alam.
14. Jamin kebebasan warga untuk menggunakan ruang publik.
15. Hilangkan impunitas ormas pramiliter.
16. Tuntaskan konflik agraria di Jawa Timur dengan mewujudkan reforma agraria sejati.

Melalui serangkaian tuntutan yang disuarakan, massa berharap pemerintah dapat lebih serius mendengarkan aspirasi publik serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Tengku Abdillah Ayyub)