JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial atau bansos tidak pernah dipengaruhi pencalonan presiden dan wakil presiden tertentu. Apalagi, menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut, penyusunan APBN 2024 dilakukan jauh sebelum penetapan capres dan cawapres pada pilpres 2024.

”Apabila penyusunan lini masa APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan calon presiden dan wakil presiden pada 13 November 2023,” kata Sri Mulyani dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

Penyusunan APBN 2024, termasuk di dalamnya bansos, diawali dengan penentuan tema, sasaran, arah kebijakan, dan arah pembangunan nasional yang digarap pada Januari 2023.

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta keterangan empat menteri, yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempat pembantu Presiden Jokowi tersebut banyak menjelaskan program perlindungan sosial (perlinsos), termasuk di dalamnya bantuan sosial (bansos). Di sidang-sidang sebelumnya dibahas tentang bansos yang didalilkan pihak Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD sebagai program yang menguntungkan paslon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga :   Jelaskan Bansos di Sidang MK, Risma Sebut Ada Cleaning Service yang Dijadikan Komisaris Perusahaan

Sri Mulyani mengatakan, pendaftaran capres dan cawapres dilakukann pada 25 Oktober 2023. Dengan lini masa tersebut, menurut Sri Mylyani, program-program dalam APBN 2024 tak dipengaruhi kontestasi pilpres. “Dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi UU tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024,” kata Sri Mulyani.

Dia mengatakn, desain APBN harus bisa menjangkau semua kebutuhan ke depan. APBN juga harus bisa merespons berbagai kondisi dan guncangan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendapat kesempatan pemaparan sebelumnya, merinci anggaran perlinsos. Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyebutkan anggaran perlinsos sebesar Rp 496 triliun lebih banyak didominasi subsisi, terutama subsidi energi. Jenis subsidi tersebut sangat dipengaruhi nilai tukar rupiah.

Baca Juga :   Di Sidang MK, Sri Mulyani Sebut APBN Tak Disusun untuk Capres Tertentu

“Anggaran perlinsos pada 2024 utamanya disumbang kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah,” kata Airlangga. Total subsidi pada 2024 mencakup 58,3 persen atau lebih dari separo anggaran perlinsos. (sof)