MAGETAN - Data desil yang menjadi salah satu acuan penyaluran program bantuan pemerintah masih menjadi sorotan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui masih ditemukan anomali dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Secara nasional, data yang teridentifikasi mengalami anomali disebut masih berada di kisaran 20 persen. Sementara di Kabupaten Magetan, sekitar 270 data masih memerlukan pemeriksaan dan pemutakhiran.

Kepala BPS Kabupaten Magetan, Mohamad Samsodin, menjelaskan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi warga di lapangan menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan DTSEN. Menurutnya, DTSEN bukan merupakan data yang bersifat final, tetapi terus diperbarui mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Di Magetan, sekitar 270 data yang teridentifikasi mengalami anomali akan dievaluasi. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kesesuaian kondisi di lapangan sekaligus memperbaiki proses pengolahan data.

Baca Juga :   DTSEN Berubah, Pemkab Ngawi Butuh Tambahan Rp22 Miliar untuk PBI-JK

BPS juga melakukan pemutakhiran data secara berkala dalam siklus tiga bulan. Pembaruan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data dan metode pendataan agar perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat lebih cepat tercermin dalam pengelompokan desil.

Selain memperbaiki isi data, BPS melakukan evaluasi terhadap metodologi dan standar operasional prosedur (SOP) pendataan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan akurasi DTSEN secara bertahap.

Dengan pemutakhiran yang terus berjalan, data desil diharapkan semakin mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu dasar dalam penentuan berbagai program pemerintah.