PACITAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menggelar Gelar Peralatan 2026 di kawasan Pantai Pancer Dorr, Kabupaten Pacitan, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan bertema Beyond Resilience Sinergi Berintegritas, Kolaborasi Tanpa Batas tersebut diikuti oleh BPBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelepasan tukik di kawasan Pantai Pancer Dorr, sebelum kemudian dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono.

Gelar Peralatan 2026 berlangsung selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut juga akan digelar maraton simulasi penanggulangan bencana untuk menguji kesiapan personel sekaligus peralatan yang dimiliki masing-masing daerah.

Pj Sekda Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono mengatakan, gelar peralatan tidak sekadar memamerkan kesiapan sarana dan prasarana kebencanaan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memastikan keterpaduan antara peralatan, sumber daya manusia, serta koordinasi antardaerah.

“Sebetulnya ini adalah bagaimana keterpaduan antara alat dan orang, kemudian antara kabupaten dan kota dengan provinsi. Kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan, serta kecepatan informasi menjadi bagian penting dalam penanganan bencana, khususnya untuk menyelamatkan nyawa manusia,” ujarnya.

Menurut Bobby, seluruh peralatan yang digelar harus dipastikan dapat dioperasikan dengan baik oleh personel kebencanaan. Selain itu, setiap instruksi dari pimpinan di daerah maupun provinsi harus dapat dijalankan secara cepat dan tepat.

Ia menegaskan, penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai unsur, mulai dari TNI/Polri, Satpol PP, hingga elemen lainnya.

“Semua upaya yang masif dalam penanganan bencana ini diharapkan bisa mengurangi dampak buruk dan menyelamatkan lebih banyak nyawa manusia,” katanya.

Bobby menambahkan, kesiapsiagaan bencana menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab, Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana cukup tinggi.

“Kesiapsiagaan ini menjadi kunci utama dalam penanganan bencana. Peta-peta bencana yang kemungkinan terulang atau terjadi lagi harus sudah diantisipasi oleh rekan-rekan dari BPBD,” jelasnya.

Terkait akses Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana, termasuk kekeringan, Bobby menyebut pemerintah provinsi menunggu laporan dan usulan dari pemerintah kabupaten/kota.

“Prinsipnya kita baru bisa bergerak kalau ada laporan terjadi sesuatu dari kabupaten/kota. Saya yakin Pak Kalaksa akan menyegerakan begitu ada laporan. Kemudian sesuai prosedur administrasi, akan dilakukan rencana-rencana untuk menangani bencana tersebut,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana mengatakan, Kabupaten Pacitan dipilih sebagai lokasi Gelar Peralatan 2026 karena merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi ancaman bencana cukup beragam.

“Bukan hanya gempa bumi dan tsunami, tetapi juga banjir, longsor, puting beliung, cuaca ekstrem, termasuk ancaman El Nino yang berkepanjangan,” ungkapnya.

Andi berharap seluruh peralatan yang dimiliki BPBD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat dirawat dan dijaga dengan baik sehingga siap digunakan ketika terjadi bencana. Selain kesiapan peralatan, ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia. Menurutnya, operator harus memiliki kemampuan yang mumpuni sehingga tidak terjadi kegagapan ketika peralatan harus segera digeser ke lokasi bencana.

“Ketika melakukan pergeseran peralatan ke lokasi bencana, operator dari sumber daya manusia yang ada di BPBD harus sudah sangat andal. Sehingga tidak ada lagi kegagapan atau kegugupan ketika melakukan penanggulangan bencana di lokasi terdampak,” katanya.

Andi juga mendorong BPBD di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memperkuat kerja sama dalam pemanfaatan peralatan dan logistik. Sebab, bencana tidak mengenal batas administratif wilayah.

“Kalau terjadi bencana, kami sangat berharap BPBD provinsi maupun kabupaten/kota lebih aktif memberikan pertolongan dan meminjamkan peralatannya. Karena bencana tidak mengenal batas wilayah,” tegasnya.

Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengingatkan adanya potensi dampak El Nino yang perlu diantisipasi bersama. Ia menyebut fenomena tersebut dapat memperpanjang musim kemarau dan memicu berbagai dampak, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan kesehatan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan.

“Beberapa daerah di Jawa Timur sudah mulai kering. Kemudian muncul kebakaran hutan dan lahan. Belum dampak jangka panjang seperti kesehatan dan ketahanan pangan, karena sawah dan kebun bisa mengalami kekeringan,” ujarnya.

Menurut Lilik, kesiapan peralatan harus benar-benar dipastikan. Ia mencontohkan mobil tangki air yang harus siap digunakan untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan.

“Mobil tangki air harus kita siapkan. Jangan sampai pada saat dibutuhkan, mobilnya tidak bisa dipakai. Harus ada sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan. Jangan sampai mobilnya ada, semuanya ada, tetapi sopirnya tidak ada. Semuanya harus diuji coba,” katanya.

Ia menilai Gelar Peralatan 2026 juga menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi antardaerah. Daerah yang memiliki keterbatasan atau lokasinya sulit dijangkau dapat dibantu oleh kabupaten/kota terdekat.

“Ini sarana untuk menyatukan dan berkolaborasi antara satu kabupaten dengan kabupaten lain, sehingga tidak tersekat-sekat oleh batas administrasi. Karena faktanya, kita membutuhkan dukungan untuk masyarakat,” jelasnya.

Terkait efisiensi anggaran, Lilik menegaskan bahwa penanganan bencana yang menyangkut keselamatan manusia harus menjadi prioritas.

“Dalam konteks kemanusiaan, apalagi kaitannya dengan nyawa, mestinya tidak ada istilah efisiensi. Harus cepat dilakukan. Tetapi karena negara sedang melakukan efisiensi, kita harus melihat prioritas. Mana yang memang mendesak untuk dilakukan, itu yang harus didahulukan,” tegasnya.

Ia juga mendorong terbentuknya klaster logistik dan peralatan di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Menurutnya, penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga media.

“Tidak hanya BPBD, tetapi ada unsur masyarakat, lembaga usaha, universitas, dan yang lain-lain, termasuk media. Kami juga mohon dukungan teman-teman media untuk tidak menyebarkan berita hoaks yang bisa meresahkan masyarakat, membuat panik, dan memperburuk keadaan,” pungkasnya. (*)