JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional secara permanen 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).

"Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini. 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua," ujar Sudaryono,

Sudaryono memastikan dapur MBG yang diberhentikan permanen yang ditutup permanen tidak akan lagi diberi kompensasi atau pembayaran insentif karena telah melakukan pelanggaran tata kelola.

"Dapur yang di-suspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan di-suspend tetapi tetap dibayar, kalau ini sudah di-suspend tutup, enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran," terangnya.

Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menuturkan, mayoritas dapur ditutup karena masalah higienitas, sanitasi, hingga risiko keracunan.

"Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya (Instalasi Pengolahan Air Limbah)," tambahnya.

Selain menutup dapur MBG, Sudaryono melarang dapur MBG menggunakan barang bersubsidi, seperti minyakita dan gas melon 3 kg.

"Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras-beras SPHP," tegas Sudaryono.

Ia juga meminta masyarakat, termasuk media massa, ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Jika ditemukan dapur SPPG yang masih menggunakan barang subsidi, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada BGN.

"Misalnya awak media menemukan, silakan laporkan dapur mana menggunakan Minyakita. Itu nanti kita akan beri surat, akan kita beri teguran. Kalau memang bandel ya kita tutup dapurnya. Tidak boleh memakai barang subsidi," tegasnya.

Selain menutup ratusan SPPG, BGN juga menghentikan 261 pegawai non ASN dan memberikan hukuman disiplin berat kepada 9 ASN yang melakukan pelanggaran berat. (*)