BANGKALAN - Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini mengumumkan penutupan permanen terhadap 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia akibat persoalan higienitas hingga sanitasi dapur. Kabar ini sontak memunculkan kekhawatiran, apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bangkalan turut terdampak? Satgas MBG Kabupaten Bangkalan memastikan, hingga kini belum ada satu pun SPPG di wilayahnya yang disetop secara permanen.

Dalam beberapa hari terakhir, ribuan penerima manfaat di sejumlah kecamatan Bangkalan memang sempat tidak mendapat jatah makanan bergizi gratis. Penyebabnya, sejumlah dapur SPPG berhenti beroperasi sementara waktu.

Menurut Satgas MBG Kabupaten Bangkalan, dari total 128 SPPG yang beroperasi di daerah tersebut, 12 di antaranya kini berhenti sementara karena berbagai kendala. Rinciannya, satu SPPG bermasalah pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL), empat SPPG kekurangan tenaga ahli gizi, satu SPPG mengalami kejadian luar biasa (KLB), dan dua SPPG terkendala virtual account yang belum di-top up BGN.

“SPPG yang ada di Bangkalan itu beroperasional, itu sekarang ada 128, dari 128 itu ada 12 yang berhenti sementara. Ada yang karena eval, ada yang karena SPPG-nya meninggalkan dapurnya, ada yang ahli gizinya juga enggak ada, terus ada yang KLB, dan ada juga yang akunnya belum di-top up oleh BGN. Nah, sehubungan dengan pernyataan dari kepala BGN yang baru bahwa di Indonesia ada delapan ratus sekian yang disuspend permanen, alhamdulillah Bangkalan tidak ada satu pun,” ujar Bambang Budi Mustika, Satgas MBG Kabupaten Bangkalan.

Baca Juga :   12 SPPG di Bangkalan Berhenti Sementara, Satgas MBG Pastikan Tak Ada yang Ditutup Permanen

Bambang menegaskan, berhentinya 12 dapur tersebut bersifat sementara, bukan penutupan permanen seperti yang terjadi di daerah lain. Artinya, begitu kendala teknis maupun administratif teratasi, dapur-dapur itu berpotensi kembali beroperasi melayani penerima manfaat.

Sebagai gambaran, SPPG merupakan dapur produksi yang menjadi ujung tombak penyaluran program MBG kepada anak sekolah, ibu hamil, hingga balita. Setiap dapur wajib memenuhi standar higienitas, ketersediaan tenaga ahli gizi, hingga kelengkapan sarana pengolahan limbah sebelum boleh beroperasi. Karena itu, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, BGN dapat menghentikan sementara operasional dapur hingga persoalannya tuntas, bukan langsung menutupnya secara permanen.

Sementara itu, terkait larangan dapur SPPG menggunakan bahan bersubsidi seperti Minyakita, elpiji 3 kilogram, dan beras SPHP untuk memasak, Satgas MBG Kabupaten Bangkalan mengaku hingga kini belum menerima surat edaran resmi dari BGN terkait aturan tersebut.

Baca Juga :   BGN Tutup 833 Dapur, 311 Berada di Jawa dan Madura