Berita tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, mengejutkan publik. Dalam operasi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Risnandar beserta beberapa pihak lainnya dan menyita uang tunai sebesar Rp 6,8 miliar. Kasus ini bukan hanya mencoreng citra pemerintah daerah, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan.

Dari informasi yang beredar, Risnandar diduga melakukan pemotongan anggaran untuk kepentingan pribadi, praktik yang telah berlangsung sejak Juli 2024, hanya beberapa bulan setelah ia dilantik. Modus ini menunjukkan bahwa korupsi, meski sudah lama menjadi permasalahan kronis di Indonesia, tetap sulit diberantas sepenuhnya.

Dampak Korupsi terhadap Masyarakat

1. Kerugian Sosial dan Ekonomi

Dana yang disalahgunakan seharusnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, atau fasilitas kesehatan. Korupsi ini langsung mengurangi kualitas hidup masyarakat, seperti terhambatnya pembangunan sekolah dan rumah sakit.

2. Turunnya Kepercayaan Publik

Ketika pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan justru melakukan korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Hal ini dapat memicu rasa frustrasi dan apatisme politik.

Peran Integritas dan Pengawasan dalam Pemerintahan

Kasus ini menjadi cerminan pentingnya integritas di kalangan pejabat publik. Para pemimpin harus menyadari bahwa mereka memegang amanah rakyat dan bertanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika integritas hilang, semua program dan kebijakan baik akan kehilangan maknanya.

Selain itu, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah kasus serupa. KPK telah berusaha maksimal dalam memberantas korupsi, tetapi keberhasilannya membutuhkan dukungan masyarakat, termasuk keberanian melaporkan indikasi korupsi.

Langkah Ke Depan

1. Pendidikan Etika bagi Pejabat Publik

Pemerintah perlu memberikan pelatihan etika dan tanggung jawab kepada para pejabat agar mereka lebih memahami amanah yang diemban.

2. Sistem Pengawasan dan Hukuman yang Tegas

Dibutuhkan sistem yang tegas dalam memberikan penghargaan kepada pejabat berprestasi dan hukuman berat bagi yang terlibat korupsi.

3. Komitmen KPK dan Partisipasi Publik

KPK harus terus melanjutkan penindakan tanpa pandang bulu dan memperkuat strategi pencegahan. Masyarakat juga harus terus mengawasi dan menuntut pemimpin mereka bertindak sesuai amanah.

Penutup

Kasus Risnandar Mahiwa adalah pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi membutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa. Pemerintah, lembaga pengawasan, dan masyarakat harus berperan aktif dalam memberantas praktik ini. Korupsi harus dihentikan agar kesejahteraan bersama dapat tercapai dan kepercayaan publik terhadap pemerintah pulih. (*)